KEPUSTAKAWANAN: PROFESI DAN ETIKA

Posted on Tuesday, March 13th, 2012 at 8:55 pm

ABSTRAK

Ledakan informasi yang terjadi belakangan ini dipengaruhi oleh informasi dan teknologi komunikasi (ICT[1]). Hal itu mengharuskan pustakawan untuk menyediakan informasi secara efektif dan efisien kepada pemustaka. Profesi kepustakawanan pun ikut berkembang, tidak hanya sebatas profesi teknis perpustakaan, tetapi juga berprofesi kemanusiaan sebagai agen perubahan sosial bagi masyarakat. Walaupun demikian, belum banyak masyarakat dan bahkan pustakawan itu sendiri yang mengakui kepustakawanan sebagai profesi. Berbagai upaya dilakukan oleh lembaga profesi pustakawan di Indonesia (IPI) agar profesi ini sama kedudukannya dengan profesi-profesi lainnya di mata masyarakat. Salah satunya adalah dengan merumuskan etika profesi bagi pustakawan. Etika profesi ini lebih dikenal dengan kode etik pustakawan.

Kata kunci: profesi – pustakawan – etika

PENDAHULUAN

Perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT) yang sangat pesat di era globalisasi ini membawa pengaruh besar di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah berpengaruh terhadap perpustakaan. Sebelumnya, keberadaan perpustakaan hanya dipandang sebagai penyedia, pengolah, kemudian mendistribusikan  informasi. Sekarang dengan adanya perkembangan ICT ini, perpustakaan mempunyai fungsi dan peranan yang lebih berkembang lagi. Perpustakaan sebagai salah satu pusat informasi bertugas memutakhirkan koleksi, menyediakan fasilitas, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan layanan informasi untuk dapat dimanfaatkan oleh pemustaka secara efektif dan efisien. Perkembangan dunia informasi membawa perubahan baru pada perpustakaan sebagai pengelola informasi tertua.

Melimpahnya informasi dalam berbagai jenis maupun bentuk media, serta tersedianya perangkat yang mampu menunjang kegiatan yang sulit dilakukan di masa lalu, mengharuskan pustakawan untuk melakukan perubahan terhadap perpustakaan yang peranan sebagai mediator informasi, fasilitator, dan pendamping pendidik. Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi kepustakawanan dalam memenuhi kewajibannya sebagai profesi yang berhubungan dengan tugas informasi. Untuk menjadikan profesi kepustakawanan ini lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat, dibutuhkan etika profesi pustakawan. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai lembaga yang menaungi organisasi profesi pustakawan telah merumuskan kode etik pustakawan.

KEPUSTAKAWANAN SEBAGAI PROFESI

Istilah profesi berasal dari kata pofess yang berarti ‘pengakuan’, kata profess atau profesi mula-mula digunakan pada abad pertengahan, yaitu di Eropa Barat, di Jerman, dan di berbagai negara Skandinavia dengan istilah Gilda, yakni perkumpulan orang yang memiliki keterampilan khusus, seperti tukang sepatu, tukang kayu, dan tukang pandai besi. Keterampilan khusus ini berkembang menjadi spesialisasi, yaitu orang yang mengkhususkan diri dalam sebuah pekerjaan khusus (Sulistyo Basuki, 1993). Pengertian profesi merupakan pekerjaan dalam pengertian khusus dan dalam pengertian tertentu, tidak semua pekerjaan disebut profesi.

Abraham Flexner (dalam Wirawan, 1988)  menyatakan bahwa profesi paling tidak harus memenuhi 6 persyaratan, yaitu:

  1. Profesi itu merupakan pekerjaan intelektual, maksudnya menggunakan intelegensia yang bebas yang diterapkan pada problem dengan tujuan untuk memahaminya dan menguasainya;
  2. Profesi merupakan pekerjaan saintifik berdasarkan pengetahuan yang berasal dari sains;
  3. Profesi merupakan pekerjaan praktikal, artinya bukan melulu teori akademik tetapi dapat diterapkan dan dipraktikkan;
  4. Profesi terorganisasi secara sistematis;
  5. Ada standar cara melaksanakannya dan mempunyai tolok ukur hasilnya;
  6. Profesi-profesi merupakan pekerjaan altruisme yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya bukan kepada diri profesionalisme, sedangkan profesionalisme menunjukkan ide, aliran, isme yang bertujuan mengembangkan profesi, agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu pada norma-norma, standar dan kode etik, serta memberikan layanan terbaik kepada klien.

Dari pengertian profesi di atas dapat dikatakan bahwa kepustakawanan adalah sebuah profesi. Akan tetapi, terkadang karena kita terlalu berkonsentrasi pada kegiatan teknis perpustakaan, kita lupa bahwa kepustakawanan sebenarnya adalah kegiatan antarmanusia, yang berpusaran pada aktivitas-aktivitas menyimpan dan menata pustaka bagi keperluan para pencari informasi. Dikatakan sebagai antarmanusia karena setidaknya ada dua pihak yang terlibat di sini, yakni orang-orang yang melakukan penyimpanan dan penataan itu (pustakawan) dan orang-orang yang mencari informasi (pemustaka). Profesi kepustakawan pun berkembang sebagai agen perubahan sosial bagi masyarakat. Sebagai agen perubahan sosial, pustakawan bertugas mendidik pemakai bagaimana mendapatkan, menggunakan, dan bahkan mengevaluasi informasi. Dengan kata lain, pustakawan bertugas menjadikan perpustakaan sebagai penerbit pengetahuan.

Dalam konferensi IFLA di New Delhi pada 24—28 Agustus 1992 terlihat dengan jelas betapa kepustakawanan diartikan secara lebih luas:

  1. Pustakawan bekerja berdasarkan etos-etos kemanusiaan, humanistic ethos yang dianggap sebagai elan kepustakawanan, sebagai lawan dari kegiatan pertukangan.
  2. Pustakawan sebagai fasilitator kelancaran arus informasi dan pelindung hak asasi manusia dalam akses ke informasi.
  3. Pustakawan memperlancar proses transformasi dari informasi dan pengetahuan menjadi kecerdasan sosial atau social intelligence.

Menurut Sulistyo Basuki (1993), dalam buku Pengantar Ilmu Perpustakaan, menyatakan bahwa profesi adalah sebuah pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari teori dan bukan dari praktik, dan yang teruji dalam bentuk ujian dari sebuah universitas atau lembaga yang berwenang, serta memberikan hak kepada orang yang bersangkutan untuk berhubungan dengan nasabah (klien).

Pustakawan bekerja berdasarkan etos kemanusiaan sebagai lawan dari kegiatan teknis semata. Pustakawan adalah fasilitator kelancaran arus informasi dan pelindung hak asasi manusia dalam akses ke informasi. Pustakawan memperlancar proses transformasi dari informasi dan pengetahuan menjadi kecerdasan sosial atau social intelligence. Tanpa kepustakawanan, sebuah bangsa kehilangan potensi untuk secara bersama-sama menjadi cerdas, berpengetahuan, dan bermartabat. Pustakawanan sebagai profesi, berarti secara moral ia harus dapat bertanggung jawab terhadap segala tindakannya, baik terhadap sesama profesi pustakawan, terhadap organisasi, maupun terhadap dirinya sendiri. Pustakawan mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan sesuai profesinya dan ia harus dapat menghindari tindakan-tindakan yang buruk, salah, yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat.

Profesi pustakawan di Indonesia secara resmi diakui berdasarkan SK MENPAN No.18/MENPAN/1988 dan diperbaharui dengan SK MENPAN No. 33/MENPAN/1990, yang kemudian diperkuat dengan keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai profesi dan fungsional pustakawan.

Para ilmuwan sependapat bahwa suatu profesi merupakan pekerjaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan profesi tersebut antara lain sebagai berikut:

  1. Pengetahuan dan keterampilan khusus.
  2. Adanya sebuah asosiasi atau organisasi keahlian.
  3. Pendidikan profesi.
  4. Adanya kode etik.
  5. Berorientasi pada jasa.
  6. Adanya tingkat kemandirian dan otoritas.
  7. Internship/praktik kerja waktu mengikuti pendidikan.
  8. Budaya profesi.
  9. Perilaku professional/penampilan dalam berkomunikasi dengan pemustaka.
  10. Standar/ketentuan umum dalam melaksanakan profesi kepustakawanan.
  11. Klasifikasi keprofesionalan
  • Berdasarkan tingkat pendidikannya, profesional dapat digolongkan sebagai berikut:

1)  Profesional spesialis (S3 bidang ilmu perpustakaan atau ilmu informasi)

2) Profesional (S2 bidang ilmu perpustakaan atau ilmu informasi)

3) Para-profesional (S1 & S0 bidang ilmu perpustakaan).

  • Berdasarkan pada kepangkatan dan karir kerja dalam bidang perpustakaan. Contoh dari klasifikasi ini adalah jenjang kepangkatan Jabatan Fungsional Pustakawan yang berdasar pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 33/1998 adalah sebagai berikut:

Jenjang Jabatan Pustakawan dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:

  1. Asisten pustakawan, terdiri dari Asisten Pustakawan Pratama, Asisten Pustakawan Muda, dan Asisten Pustakawan Madya.
  2. Pustakawan, terdiri dari Pustakawan Pratama, Pustakawan Muda, Pustakawan Madya, dan Pustakawan Utama.

Jenjang pangkat dan golongan ruang Asisten Pustakawan sebagai mana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Asisten pustakawan pratama

  • Pengatur muda tingkat 1 (Golongan II/b)
  • Pengatur (Golongan II/c)
  • Pengatur tingkat 1 (Golongan II/d)

2. Asisten pustakawan muda

  • Penata muda (Golongan III/a)
  • Penata muda tingkat 1 (Golongan III/b)

3. Asisten pustakawan madya

  • Penata (Golongan III/c)
  • Penata Tingkat 1 (Golongan III/d)

Jenjang pangkat dan golongan ruang pustakawan sebagai beirkut:

1. Pustakawan Pratama

  • Penata Muda (Golongan III/a)
  • Penata Muda Tingkat 1 (Golongan III/b)

2. Pustakawan Muda

  • Penata (Golongan III/c)
  • Penata Tingkat 1 (Golongan III/d)

3. Pustakawan Madya

  • Pembina (Golongan IV/a)
  • Pembina Tingkat 1 (Golongan IV/b)
  • Pembina utama muda (Golongan IV/c)

4. Pustakawan utama

  • Pembina utama madya (Golongan IV/d)
  • Pembina utama (Golongan IV/e)

Dari kesebelas syarat profesi yang dikemukakan, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh Pustakawan dalam menjalankan sebuah profesi adalah memahami kode etik. Dengan adanya kode etik, Pustakawan dapat memenuhi standar etika profesi, baik dalam hubungannya dengan perpustakaan  sebagai lembaga tempat bekerja, terhadap pemustaka sebagai masyarakat yang dilayani, rekan pustakawan, antarprofesi, maupun masyarakat pada umumnya.

ETIKA PROFESI KEPUSTAKAWANAN

Etika merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat praktis yang merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Masalah dasar etika khusus adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang tertentu, dan bidang tersbut perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup  manusia.  Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial, yang keduanya berhubungan dengan tingkah laku manusia sebagai warga masyarakat. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat, sedangkan etika sosial menyangkut hubungan antarmanusia, baik hubungan yang bersifat langsung maupun dalam bentuk kelembagaan.  Contoh etika sosial antara lain: etika profesi , etika politik, etika bisnis, dan etika lingkungan hidup. Etika sosial berfungsi membuat manusia menjadi sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, menurut semua dimensinya (Abbas Hamami M., 2007). Etika sosial adalah etika yang membahas tentang kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara individu maupun dalam kelembagaan (organisasi, profesi, keluarga, negara, dan lainnya). Etika sosial yang hanya berlaku bagi kelompok profesi tertentu disebut kode etik (Sulistyo Basuki, 2001).

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Tujuan kode etik perpustakaan adalah agar pustakawan profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemustaka. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga profesional. Jadi, ketaatan itu terbentuk dari masing-masing orang bukan karena paksaan. Dengan demikian, tenaga profesional merasa bila dia melanggar kode etiknya sendiri maka profesinya akan rusak dan yang rugi adalah dia sendiri.

Kode etik bukan merupakan kode yang kaku karena akibat perkembangan zaman maka kode etik mungkin menjadi usang atau sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Kode etik disusun oleh organisasi profesi, dalam hal ini adalah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang merupakan organisasi profesi bagi pustakawan. Tentang pelaksanaan kode etik pustakawan juga disebutkan dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 36b dan 37.

Kode etik pustakawan terdiri dari enam bab, berikut adalah uraian dari kode etik pustakawan tersebut.

BAB KETERANGAN
BAB I:

Pengertian Pustakawan

Pustakawan adalah seorang yang melaksanakan kegiatan  perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat  sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu  perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang dimilikinya melalui  pendidikan.
BAB II:

Kewajiban Umum

  1. Setiap Pustakawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa  profesi pustakawan adalah profesi yang terutama  mengembangkan tugas pendidikan dan penelitian.
  2. Setiap Pustakawan Indonesia dalam menjalankan profesinya  menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian  pada negara dan bangsa.
  3. Setiap Pustakawan Indonesia menghargai dan mencintai  kepribadian dan kebudayaan Indonesia.
  4. Setiap Pustakawan Indonesia mengamalkan ilmu pengetahuannya  untuk kepentingan sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan  agama.
  5. Setiap Pustakawan Indonesia menjaga kerahasiaan informasi  yang bersifat pribadi yang diperoleh dari masyarakat yang  dilayani.
BAB III:

Kewajiban kepada organisasi dan profesi

  1. Setiap Pustakawan Indonesia menjadikan Ikatan Pustakawan  Indonesia sebagi forum kerjasama, tempat konsultasi dan  tempat pengemblengan pribadi guna peningkatan ilmu  pengembangan profesi antara sesama pustakawan.
  2. Setiap Pustakawan Indonesia memberikan sumbangan tenaga, pikiran dan dana kepada organisasi untuk kepentingan  pengembangan ilmu dan perpustakaan di Indonesia.

3.   Setiap Pustakawan Indonesia menjauhkan diri dari perbuatan  dan ucapan serta sikap dan tingkah laku yang merugikan  organisasi dan profesi, dengan cara menjunjung tinggi nama  baik Ikatan Pustakawan Indonesia.

4.   Setiap Pustakawan Indonesia berusaha mengembangkan  organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia dengan jalan selalu  berpartisipasi dalam setiap kegiatan di bidang perpustakaan  dan yang berkaitan dengannya.

BAB IV:

Kewajiban antara sesama Pustakawan

1.   Setiap Pustakawan Indonesai berusaha memelihara hubungan  persaudaraan dengan mempererat rasa solidaritas antara  Pustakawan.

  1. Setiap Pustakawan Indonesia saling membantu dalam berbuat  kebijakan dalam mengembangkan profesi dan dalam melaksanakan  tugas.
  2. Setiap Pustakawan Indonesia saling menasihati dengan penuh  kebijaksanaan demi kebenaran dan kepentingan pribadi,  organisasi, dan masyarakat.
  3. Setiap Pustakawan Indonesia saling menghargai pendapat dan  sikap masing‑masing, meskipun berbeda.
BAB V:

Kewajiban terhadap diri sendiri

  1. Setiap Pustakawan Indonesia selalu mengikuti perkembangan  ilmu pengetahuan, terutama ilmu perpustakaan, dokumentasi,  dan informasi.
  2. Setiap Pustakawan Indonesia memelihara akhlak dan kesehatan nya untuk dapat hidup dengan tenteram dan bekerja dengan  baik.
  3. Setiap Pustakawan Indonesia selalu meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya, baik dalam pekerjaan maupun dalam  pergaulan di masyarakat.
BAB VI:

Pelaksanaan Kode Etik

Setiap Pustakawan Indonesia mempunyai tanggung jawab moral untuk  melaksanakan Kode Etik ini dengan sebaik‑baiknya.

Dalam kode etik Pustakawan tersebut dijelaskan bahwa pustakawan adalah seseorang yang dalam memiliki pendidikan bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi sekurang-kurangnya tingkat pendidikan profesional dan atau berkualifikasi setingkat yang diakui oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan berkarya dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi sesuai metodologi keilmuan yang diperolehnya.

Pustakawan sebagai profesi perlu memiliki sikap:

  1. Komitmen untuk mengembangkan diri dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;
  2. Komitmen untuk menggunakan hal-hal baru untuk menunjang tugas profesi;
  3. Komitmen untuk bersikap eksperimen dan inovatif;
  4. Komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan agama, ras, golongan, suku, jabatan, maupun politik; dan
  5. Komitmen untuk mematuhi kode etik pustakawan

Menurut AD/ART Ikatan Pustakawan Indonesia, Pustakawan memiliki kewajiban umum dalam menjalankan profesinya, kewajiban kepada organisasi dan profesi, kewajiban sesama pustakawan , dan kewajiban pada diri sendiri. Kewajiban umum merupakan suatu sikap dan tindakan yang dilaksanakan pustakawan demi kepentingan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, setiap pustakawan Indonesia harus:

  1. Menyadari sepenuhnya bahwa profesi pustakawan adalah profesi yang terutama mengemban tugas pendidikan dan penelitian.
  2. Dalam menjalankan profesinya, harus menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian pada negara dan bangsa.
  3. Menghargai dan mencintai kepribadian dan kebudayaan Indonesia.
  4. Mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan sesama manusia, bangsa, dan agama.
  5. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi yang diperoleh dari masyarakat yang dilayani.

Kemudian, pustakawan juga mempunyai kewajiban seorang pustakawan kepada organisasi dan profesi, yaitu:

  1. Menjadikan Ikatan Pustakawan Indonesia/IPI sebagai forum kerjasama, tempat konsultasi, dan tempat penggemblengan pribadi guna meningkatkan ilmu pengetahuan dan profesi antarsesama pustakawan.
  2. Memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dan dana kepada organisasi untuk kepentingan pengembangan ilmu dan perpustakaan di Indonesia.
  3. Menjauhkan diri dari perbuatan dan ucapan serta tingkah laku yang merugikan organisasi dan profesi dengan cara menjunjung tinggi nama baik Ikatan Pustakawan Indonesia.
  4. Berusaha mengembangkan organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia dengan jalan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan di bidang perpustakaan dan yang berkaitan dengannya.

Kewajiban sesama pustakawan adalah:

  1. Berusaha memelihara hubungan persaudaraan dengan mempererat rasa solidaritas antarpustakawan,
  2. Saling membantu dalam mengembangkan profesi dan melaksanakan tugas
  3. Saling menasehati dengan penuh kebilaksanaan demi kebenaran dan kepentingan pribadi, organisasi, dan masyarakat.
  4. Saling menghargai pendapat dan sikap masing-masing meskipun berbeda.

Adapun kewajiban terhadap diri sendiri adalah:

  1. Selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.
  2. Memelihara akhlak dan kesehatannya untuk dapat hidup dengan tenteram dan bekerja dengan baik.
  3. Selalu meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya, baik dalam pekerjaan maupun dalam pergaulan di masyarakat.

Etika profesi kepustakawanan yang berbentuk kode etik pustakawan ini dibuat oleh IPI pada tahun 2000. Namun, eksistensinya tidak banyak diketahui walaupun sudah diatur oleh AD/ART IPI. Sementara itu,  isi kode etik pustakawan Indonesia terlalu berat bagi anggotanya karena adanya kewajiban yang beraneka ragam. Di sisi lain,  belum dicakup hubungan pustakawan dengan pemustaka, hubungan dengan masyarakat,  serta berbagai masalah yang memerlukan pemikiran seperti masalah imbalan, sikap ogah-ogahan dari pustakawan dalam melayani pemustaka, sikap terhadap hak cipta. Pelanggaran kode etik tidak dicakup karena belum ada lembaga penerima pengaduan pelanggaran kode etik serta lembaga yang melaksanakan kode etik. Maka sudah waktunya  kode etik pustakawan tersebut direvisi dan perlu adanya pembahasan mengenai kode etik ini dalam berbagai kesempatan agar para pustakawan dapat memahami profesinya.

PENUTUP

Profesi pustakawan di Indonesia relatif  baru jika dibandingkan dengan profesi lain seperti kedokteran, advokat, guru, wartawan, dan lainnya. Oleh karena itu, wajar apabila dalam perjalanannya masih mencari bentuk dan menyesuaikan diri. Dalam proses ini dihadapkan pada beberapa kendala antara lain menyangkut pengakuan terhadap ilmu perpustakaan dan profesi pustakawan, rendahnya kinerja pustakawan, dan kurangnya perhatian pada perpustakaan. Kode etik pustakawan yang dirancang pun masih harus direvisi karena belum mencakup segala hal yang berhubungan dengan profesi kepustakawanan.

Dalam menghadapi maraknya perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT) ini perlu ditempuh langkah-langkah antisipatif untuk lebih mengembangkan profesi pustakawan, antara lain dengan:

  1. Penyesuaian diri/adabtability. Menguasai subjek yang dilayaninya, terampil menggunakan teknologi, dan bekerja pada satu tim yang kompak.
  2. Berorientasi kepada pemustaka. Menjadikan pemustaka sebagai tujuan pelayanan jasa sehingga mereka merasa senang, nyaman, dan bisa memanfaatkan perpustakaan sebaik-baiknya.
  3. Mengubah image pustakawan. Sebelumnya pustakawan identik dengan kaca mata tebal, galak, dan tidak bersahabat. Sekarang seharusnya image tersebut diubah menjadi ramah, sopan, dan selalu berpikiran positif.
  4. Berwawasan Kewirausahaan. Menguasai hal-hal yang berhubungan dengan promosi seperti marketing dan public relation. Informasi itu mahal harganya, akan rugi kalau tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemustaka.
  5. Mampu berkomunikasi ke berbagai arah. Menguasai komunikasi interpersonal di dalam organisasi, baik secara lisan maupun tertulis dengan pemustaka, sesama pustakawan, staf perpustakaan lainnya, atasan, dan para stakeholders.


[1] Information and Communication Technology.

DAFTAR PUSTAKA

AD/ART Ikatan Pustakawan Indonesia.

Basuki, Sulistyo. 1993. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Basuki, Sulistyo. 2001.Kode Etik dan Organisasi Profesi. Makalah untuk Rapat Kerja PB IPI, Jakarta, 5. s.d. 7 November 2001.

Hamami M., Abbas. 2007. Filsafat Ilmu: sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Bab X: Etika Keilmuan. Tim Dosen Fakultas Filsafat UGM. Yogyakarta: Liberty.

Kode Etik Pustakawan Indonesia

Perpustakaan Nasional RI. 1999. Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Stanley, Mary J. 2008. Managing Library Emloyees: A How-to-do-it Manual. New York: Neal-Scuman Publishers.

UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Wirawan. 1988. Profesi Kepustakawanan: Suatu Analisa. Makalah Hasil Konggres IV Ikatan Pustakawan Indonesia, Ujung Pandang 22—24 September 1986. Jakarta: PB IPI.

You can leave a response, or trackback from your own site.

5 Responses to “KEPUSTAKAWANAN: PROFESI DAN ETIKA”

  1. ARmi says:

    mari tingkatkan perpustakaan di indonesia ! perbanyak kalau bisa . haha :D
    nice post kawan :) keep update and posting

  2. restyjf says:

    makasih ya udah baca postingan saya…:)

  3. ARmi says:

    iyah kembali kasih :)
    kebetulan saya suka sama perpustakaan, dan di daerah saya perpustakaan sangat sulit ditemukan ,
    semoga saja dengan adanya artikel ini pustakawan dapat lebih enjoy menjalani profesinya dan semakin banyak yang ingin menjadi pustakawan sehingga perpustakaan diperbanyak , haha ngarep :P

  4. restyjf says:

    amiin..:)

    hehe..:)

  5. ARmi says:

    hehe.. :)
    mari terus update dan post :D

Leave a Reply